Melalui Pendidikan Vokasi Kita Wujudkan Generasi Muda Yang Unggul
Sabtu, 17 Agustus 2019 00:00:00
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke 74 Republik Indonesia di lapangan upacara kampus Sedati Sidoarjo yang diikuti taruna, pegawai dan ibu-ibu dharma wanita. Petugas dalam upacara kali ini merupakan kolaborasi antara taruna dan pegawai sedangkan Inspektur Upacara adalah Direktur Politeknik KP Sidoarjo.
Dalam amanatnya, Dr. Hery Riyadi Aalauddin yang didaulat sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT RI yang bertemakan SDM Unggul Indonesia Maju. Ada 5 poin yang diamanahkan inspektur upacara tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo berkaitan persaingan global bahwa kita harus memiliki kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Cara-cara lama yang tidak kompetitif harus ditinggalkan, dan dirubah dengan mengadopsi cara baru yang lebih baik dengan terobosan dan lompatan. Bahkan bapak Presiden menyatakan bahwa kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi juga kita harus lebih baik dari yang lainnya.
Poin pertama, yang disampaikan mengenai kualitas SDM. Indonesia butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, yang toleran yang berakhlak mulia, yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi. Pendidikan vokasi yang diselenggerakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pelatihan harus dapat memenuhi kebutuhan industri kelautan dan perikanan, yang didukung dengan kuatnya sistem penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun 6 politeknik kelautan dan perikanan baru dan 1 akademi komunitas selama 4,5 tahun terakhir. Pada akhir Oktober mendatang, 3 politeknik kelautan dan perikanan lainnya pun akan diresmikan untuk menjaring lebih banyak lagi SDM yang kompeten di berbagai wilayah Indonesia. Kita harus pastikan bahwa lulusan SDM kelautan dan perikanan kita kompetitif di tingat regional dan global.
Kedua, KKP memerlukan adanya reformasi birokrasi yang kuat. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah semestinya mengubah pola pikir melayani, bukan dilayani. Sudah saatnya meninggalkan pola-pola lama dan menuju birokrasi yang efektif, efisien, dan cepat dalam melayani. ASN harus terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan.
Tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Reformasi Birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus diperkuat, menjadi birokrasi yang efektif, efisien, gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan. Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran harus kita teruskan. Oleh sebab itu, ukuran kinerja setiap unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dibangun berorientasi pada hasil. Sehingga membangun manajemen, tata kelola, dan sistem yang berorientasi pada masyarakat mutlak dilakukan.
Integritas harus selalu melekat. Untuk meninindak para pelaku penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan merusak (destructive fishing), serta penyelundupan komoditas perikanan yang dilarang.
Poin Ketiga, dalam membangun negara, di era globalisasi menuju industri 4.0 ini bangsa Indonesia juga harus terbuka pada perkembangan teknologi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan peningkatan kualitas SDM, dan mengikuti tren perdagangan dunia. Penguasaan teknologi dan informasi yang demikian harus kita optimalkan untuk mendukung kinerja kita dalam membangun industri kelautan dan perikanan yang lebih baik ke depannya.
Keempat, pemenuhan gizi yang baik juga menjadi fokus pemerintah untuk mencegah gagal tumbuh atau stunting agar tercetak SDM yang pintar dan berbudi luhur. Makan ikan adalah salah satu caranya. Selain untuk kepentingan ekspor, hasil perikanan Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Kelima, isu sampah di laut juga harus terus dikawal. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Bila kondisi ini dibiarkan, diperkirakan akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggalakkan kampanye program bersih pantai dan laut dalam beberapa tahun terakhir.
Inspektur Upacara dalam amanahnya juga mengajak membangun Budaya Kerja di KKP yang unggul, harus kompetitif dalam karakter, menjadi pekerja keras yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetetif, serta selalu kolaboratif dan solutif, dalam tatanan birokrasi terutama di era digital saat ini.
Dalam upacara tersebut juga diberikan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 17 pegawai Politeknk KP Sidoarjo yang telah mengabdi selama 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. Tanda kehormatan ini diberikan Presiden RI dan diserahkan secara simbolis oleh Inspektur Upacara.
Print PDF